Radio Rimba Raya di Hutan Gayo

Oleh : Syaiful Hadi J.L Setiap kali, peringatan Hari Radio (11 September) berlangsung, setiap kali itu pula ingatan terhadap Radio Rimba Raya terbangkitkan. Kita pun teringat sebuah monument “Tugu Radio Rimba Raya” sekitar 300 meter dari ruas jalan Biruen – Takengon, di Kabupaten Bener Meriah. Tugu yang tegak tak beraura itu selalu luput menjadi perhatian. Sesungguhnya Radio Rimba Raya memberikan jasa yang besar bagi proses kemerdekaan Indonesia. Kali ini pun, 11 September 2013, sekali lagi, kita merasa miris, tugu Radio Rimba Raya yang berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan RI itu nyaris dilupakan. Ia tegak dengan komposisi lima bentuk pemancar yang mengarah ke lima penjuru ( menggambarkan pemancar radio) dalam sepi yang panjang. Tanpa menyalahkan siapa pun, barangkali Kita sudah mulai melupakan jasa radio itu dalam membentuk opini dunia untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Penulis sejarah perjuangan, Muhammad TWH, dalam beberapa tulisannya memberikan gambaran betapa besarnya jasa Radio Rimba Raya Sejak Agresi Belanda ke-dua, 19 Desember 1948, peranan radio sebagai penyampai berita di tanah air sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya yang beroperasi di tengah hutan raya Gayo. Keterangan beberapa tokoh yang berjasa mendirikan Radio Rimba Raya yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul ”Peranan Radio Rimba Raya” terbitan Kanwil Depdikbud Aceh, menyebutkan, begitu besarnya kiprah radio perjuangan tersebut. Dalam buku itu diceritakan, saat menyampaikan berita tentang Kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semananjung Melayu (Malaysia), Singapura, Saigon (Vietnam), Manila (Filipina) bahkan Australia dan Eropa. Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Siaran Radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu, menampilkan lima bahasa, yakni bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu dan Arab. Dalam tempo enam bulan mengudara, radio ini telah mampu membentuk opini dunia serta ”membakar” semangat perjuangan di tanah air, bahkan keberadaan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. Selain berita kemerdekaan Republik Indonesia yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh. Waktu itu Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan RI di New Delhi. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugas sandi perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh All India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju. Ketika Konferensi Asia tentang Indonesia digelar tanggal 20-23 Januari 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang karena banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar dengan menghidangkan nyanyian-nyanyian rakyat yang dapat membakar semangat pejuang, bahkan merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia. Radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Pemerintahan Belanda pada 27 Desember 1949 di Jakarta sebagai hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Sebelum ditempatkan di hutan Raya Bener Meriah, Radio Rimba Raya sempat berpindah-pindah untuk memperoleh posisi yang tepat dalam menyiarkan berita-berita dan pesan-pesan perjuangan. Di Koetaradja (Banda Aceh), radio pemancar itu dipasang di desa ”Cot Gue”, delapan kilometer arah selatan ibukota tersebut. Penyiarannya dilakukan dalam sebuah gedung peninggalan Belanda di Kawasan Peunayong. Pemancar di desa ”Cot Gue” dan Studio Peunayong, dihubungkan dengan kabel dan selain juga disiapkan studio cadangan lain untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu Koetaradja direbut musuh. Pemancar radio pada saat itu tidak sempat mengudara, karena terjadi agresi militer Belanda ke-dua pada 19 Desember 1948. Dalam keadaan yang genting itu, 20 Desember 1948 pemancar diberangkatkan ke Aceh Tengah dengan pengawalan ketat dan dirahasiakan. Daerah yang dituju, ialah desa Burni Bius, Aceh Tengah dengan pertimbangan lokasi itu dinilai strategis dan secara teknis dapat memancarkan siaran dengan baik. Rencana pemasangan radio di desa Burni Bius itu ternyata tidak dapat dilakukan, risiko yang sangat berat karena pesawat-pesawat Belanda terus mengintai rombongan selama dalam perjalanan. Dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, pemasangan radio akhirnya dialihkan ke Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah. Dari catatan Muhammad TWH, perangkat radio Rimba Raya diseludupkan ke Aceh oleh seorang pejuang yang sangat berani, John Lee, namanya. Ia dari perwira di Angkatan Laut, berpangkat Kapten. John Lee menerobos blockade Belanda di Selat Malaka. Selain John Lee yang mengharungi Selat Malaka dengan boat cepatnya, juga Kapten Nip Xarim melakukan hal serupa. Ketika Batalyon “B” yang dipimpinnya ditempatkan di Langkat, Kapten Nip Xarim dengan membawa 25 ton getah menerobos blokade Belanda menuju Singapura. Dia bermaksud mencari pemancar kecil untuk keperluan Batalyonnya. Tetapi yang berhasil ditemukan sebuah pemancar besar berkekuatan 350 watt dan dimasukkan melalui Kuala Sungai Serapoh (Langkat). Menurut Kapten (Purn) Nip Xarim di masa hayatnya, sebelum Belanda melancarkan Agresi pertama, pemancar itu diantar kepada Komandan Divisi X Kolonel Husin Yusuf. Bersama pemancar ini turut serta seorang perwira Inggris bernama Joh Edward (Abdullah Inggris) serta Abubakar dan Chandra. Mereka ini adalah mantan tentara Inggris yang membelot ke pihak Indonesia. Ketika penyerahan pemancar ini Kolonel Husin Yusuf didampingi Letnan A. Rahman TWH, kepala Penerangan Tentara Resimen V Divisi X, mantan kepala Radio Aceh Shu Hodoka di masa pendudukan Jepang. Pemancar berkekuatan cukup besar inilah kemudian dikenal dengan Radio Perjuangan “Rimba Raya” yang siarannya dapat didengar di seluruh negara Asia, Australia dan beberapa negara Eropa. Penutup Mengingat besarnya jasa Radio Rimba Raya Radio yang berdaya pancar 1 kilowatt dan bekerja pada frekuensi 19,25 dan 61 meter itu terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sesungguhnyalah, pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) menjadikan Tugu Radio Rimba Raya ini menjadi sebuah monumen yang bernilai sejarah tinggi. Seharusnya, kita tidak hanya pandai mendirikan monumen, tugu tapi sesungguhnya kita juga pandai mengisi (memberi makna) dan merawatnya. ***  Syaiful Hadi JL Wakil Ketua BPC Perhumas Medan Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumut

Mendorong Implementasi e-Government di Sumut

Oleh : Syaiful Hadi JL

Pemerintahan yang bersih ?  Bukan sesuatu yang mustahil.  Walau pun tidak mudah untuk mencapainya. Banyak indikator yang harus dilakukan, diantaranya adalah komitmen yang kuat  aparatur untuk mau membangun pemerintahan yang bersih – Clean Government – disamping tersedianya tools (perangkat) yang dapat mendorong proses itu sampai pada kondisi yang diharapkan. Salah satu tools untuk membangun pemerintahan yang bersih adalah e-Government  (e-Gov) ! Walaupun aplikasi ini bukanlah lampu aladin yang bisa mengubah segalanya.

Ditengah semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih tadi Direktur e-Government pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Firmansyah Lubis memberikan penilaian bagi Provinsi Sumatera Utara. Katanya, komitmen pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi e -Goverment  masih sangat rendah.  Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut hanya 16  daerah yang  mengikuti pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGi) dan hasilnya juga masih di bawah standar. Duh !

Sesungguhnya telah ada  Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government sebagai acuan  dari  penerapan teknologi komunikasi dan informasi pada pemerintahan. Inpres itu harus terus dikembangkan oleh seluruh pembuat kebijakan  baik di pusat maupun di daerah. Menerapkan e-Goverment atau penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi internal dalam menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Kenapa e-Goverment begitu sulit untuk diaplikasikan dilingkungan pemerintahan baik Provinsi, Kota/Kabupaten ?   Tentu saja, selain  terbatasnya pemahaman aparatur di daerah tentang e-Goverment, terbatasnya tenaga ahli TIK dan tidak adanya komitmen yang kuat untuk itu.  Sebaiknya, tiga hal ini, perlu mendapat perhatian pemerintah pusat untuk secara terus menerus melakukan edukasi kepada pemerintahan di bawahnya agar semangat clean goverment dengan mengimplementasikan e-Gov

Apa itu e-Gov ?

Untuk mendorong pengimplementasikan e-Government dilingkungan pemerintah daerag, pemerintah melalui salah satu operator telekomunikasi,  sudah menyiapkan IndiGov atau Indonesia Digital Government (IndiGov). Pengembangan IndiGove sejalan dengan kerangka besar IDN – Indonesia Digital Network – yang merupakan visi pengembangan infrastruktur true broadband.   Untuk itu telah dibangun tiga infrastruktur utama, yakni Indonesia Digitas Access (ID Access), Indonesia Digital Ring (ID Ring) dan Indonesia Digital Convergence (ID Convergence).

Pembangunan ketiga infrastruktur utama   itu didasari oleh pemikiran bahwa setiap lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses informasi yang sama. Diyakini dengan kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Khusus untuk IndiGov sendiri, konsepnya dimulai dengan pembentukan komunitas Government (G-Society) bagi 501 pemkab dan pemkot, 33 Propinsi dan lembaga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. IndiGov ini sendiri dalam implementasinya dikenal dengan istilah G-DiSo (Government Digital Society), arahnya adalah penyediaan infrastruktur ICT pada sektor sektor : e-Govt Sector, e-Public Sector, e-Economic Sector dan kebutuhan lokal (pilihan) di masing masing daerah.

Contohnya, Jogja memilih budaya/culture, Bali memilih pariwisata/tourism, Bandung memilih kreatifitas digital/digital creative. Dan, Kota Medan, sebagai kota terbesar ketiga di tanah air, belum diketahui jelas pilihan spesipiknya ? Kulinerkah ? Seperti ditegaskan, Menkominfo saat memberikan kuliah umum di USU, kuliner barangkali bagus jadi pilihan ibukota Sumatera Utara ini. Begitupun, masih terbuka untuk didiskusikan ?

Kini juga tersedia Government Connectivity (G-Connect) dengan detail project-nya di tahun 2013 ini adalah penarikan kabel fiber optik disejumlah 2.204 Site, yang terdiri dari Kantor Pemkab/Pemkot, Kantor LPSE Pemkab & Pemkot, Kantor Polres, Kantor Kodim dan juga Kantor provinsi di seluruh Indonesia. Diharapkan dalam tahun ini akan terbentuk G-Pipe (Government Broadband Pipe) dalam kapasitas besar. Untuk menyukseskan program ini maka Telkom menyediakan bandwidth sampai dengan 50 Gbps untuk total 501 Pemkab/Pemkot dan 33 Pemprop dengan alokasi bandwidth di masing masing Pemkab/Pemkot sebesar 100 Mbps.

Tahapan berikutnya adalah penyediaan Government Content yg berbasis komputasi awan dalam bentuk Government Cloud (G-Cloud). Layanan ini akan meniadakan investasi di Pemda dalam hal penyediaan hardware (IaaS), software (SaaS) dan platform (PaaS) serta termasuk dalam hal penyimpanan data.   

Beberapa konten yang tersedia dalam mendukung proses clean government yang apkasinya sangat dibutuhkan oleh Pemda, adalah: e-office, e-procurement, e-PTSP, Data Center, dll., disediakan secara khusus dengan berbagai kemudahannya.

Konten e-Gove

Layanan e-Office, misalnya, merupakan layanan aplikasi administrasi perkantoran, korespondensi surat-menyurat bagi setiap karyawan suatu perusahaan/institusi secara elektronis (office automation). Dengan e-Office maka semua registrasi surat dan filenya dilakukan secara elektronik. Demikian juga dengan pembuatan dokumen surat, pemeriksaan, penandatangan dan pengiriman / penerimaan surat bisa dilakukan dengan paparless ( tanpa menggunakan kertas). Menariknya untuk menentukan nomor dan tanggal surat juga berlangsung secara otomatis ( sehingga terjadi lagi nomor dan tanggal surat yang berlaku mundur sebagaimana kebiasaan yang dilakukan staf di kantor pemerintahan saat ini)

Layanan e-Procurement, adalah  sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. e-Procurement diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. e-Procurement mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, e-procurement mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya.

Demikian dengan layanan e-PTPS – pelayanan terpadu satu pintu – yang diharapkan dapat membangun transparansi dalam mendorong masuknya investasi ke satu daerah.  Layanan e-PTPS juga diharapkan mampu memotong korupsi perizinan yang menggurita saat ini. Demikian juga dengan data center. Dengan e-Gov maka semua data dapat dilihat dari satu pintu informasi menjadikan data yang disajikan lebih valid dan bermakna

Penutup

Diharapkan dengan infrastruktur yang sudah tersedia maka konsep   Government Digital Society (G-DiSo)  dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan melayani dengan baik.

è Syaiful Hadi J.L

Mantan Wartawan Waspada, Medan

Wakil Ketua BPC Perhumas Medan

      

Membangun Kearifan Lokal Gayo

Oleh : Syaiful Hadi J.L

Pedalaman Aceh Tengah dan Bener Meriah hancur. Inilah duka yang teramat dalam “negeri di atas awan”.  Dzikir dan istighfar, hanyalah untuk menguatkan hati atas semua cobaan. Tapi sesungguhnya,  kita tidak boleh meratap berkepanjangan. Mari singsingkan lengan. Mari membantu, buka menonton. Tak banyak, ya berapa yang bisa diberi. Semoga semua uluran tangan itu dapat meringankan  derita mereka.

Hampir tiga pekan musibag gempa bumi  itu terjadi, kini masih ribuan warga hidup ditenda-tenda darurat. Ada 46 titik lokasi pengungsian di Aceh Tengah dengan ribuan  orang tidur ditenda darurat.   Masa tanggap darurat pun usai, kini tinggal masa rekonstruksi guna pemulihan kehidupan mereka.  Gayo, Ayo Bangkit. Spirit ini harus dibangun.  Karena tangis dan keluhkesah tidak bisa  menyelesaikan masalah. Menunggu bantuan mengalir dan kunjungan pejabat hanyalah mimpi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Semua warga yang sedanag ‘sakit’ harus dimobilisasi untuk mampu menyelesaikan masalah  secepatnya.   

Dilapangan, relawan datang dan memberikan bantuan serta motivasi agar warga korban gempa   tidak terus menangis berkepanjangan.  Ayo bangkit !!  Bangun kembali rumah ( walau sederhana), perbaiki jaringan air bersih, kelola kembali kebun.   Kembangkan kearifan lokal   yang selama ini menjadi andalan suku Gayo yang tinggal dipergunungan itu. Kekerabatan yang   kuat harus menjadi inspirasi untuk dapat bangkit. 

Keluarga yang selamat, kini berdatangan menjenguk keluarganya yang tertimpa musibah dengan membawa apa yang bisa mereka bantu. Kekerabatan di Gayo yang demikian kuat diharapkan dapat memobilisasi   spirit  untuk mengatasi  derita yang masih (akan) berkepanjangan.

Beberapa masalah serius yang kini harus segera dituntaskan, diantaranya,   pendidikan anak-anak kotban gempa.  Ratusan sekolah SD/Madrasah Ibtidaiyah,  SMP/Madrasah Tsanawiyah dan SMA/A Madrasah Aliyah/SMK yang rusak. Proses belajar mereka harus secara disolusikan. Sementara untuk penanggulangan  traumatic pasca gempa, relawan baik dari PMI maupun beberapa Traumatic Center sudah berada dilokasi untuk merehabilitas mental anak-anak dari rasa takut dan cemas yang berlebihan.

Sebagai masyarakat reliji, maka kerusakan rumah ibadah adalah sesuatu yang dinilai sangat serius. Kini, mereka bertawarih ditenda-tenda darurat. Dari tenda darurat itulah mereka tak hentinya melafazkan diri, harap dan pinta mereka kepada khaliq-Nya.

Membangun Kearifan Lokal  

Satu yang pantas disyuluri adalah,  keikhlasan korban menerima cobaan Allah !  Dari beberapa lokasi,  tampak mereka sangat ikhlas menerima cobaan itu. ” Ini tqdir Allah.   Kita harus ikhlas,” begitu desah mereka menerima cobaan musibah gempa itu.

Dari pejalanan selama dua hari diloksi bencana Gempa Gayo itu, dipastikan bahwa  penanganan korban bencana alam telah menjadi isu dan gerakan global yang bersifat humanity.  Dana dan tenaga yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana sangat besar namun permasalahan yang tersisa masih sangat besar.     Kondisi  ini menunjukkan suatu realitas, adanya keterbatasan pemerintah dalam pelayanan & ketidak-berdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Dalam hal ini maka, kearifan lokal yang ada di masing-masing lokasi  harus diberdayakan.  Sebagai langkah awal dalam membangun kesiap-siagan (keberdayaan masyarakat), persoalan yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat dan bagaimana karakteristik bencana yang terjadi sehingga hal penting yang menjadi perhatian serius adalah : (1) Kesiap-siagaan masarakat dalam menghadapi bencana selama tidak terjadi bencana (pra bencana), (2) Kesiap-siagaan dalam penyelamatan (ketika bencana alam itu terjadi) dan (3) Kesiap-siagaan dalam proses pemulihan kondisi lingkungan.

Sesungguhnya, suku Gayo memiliki  kearifan lokal yang tercermin  dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandangan hidup dan karakter masyarakat yang bermukim didataran tinggi itu. Budayawan Gayo, Melalatoa, dalam satu tulisannya menyebutkan, Gayo memiliki tujuh ke nilai budaya Gayo, yang merupakan bentuk kearifan lokal yang masih tumbuh hingga saat ini. 

Kearifan lokal itu, tercermin dalam sistem nilai budaya Gayo menempatkan harga diri – mukemel –  sebagai  nilai utama. Untuk mencapai tingkat harga diri tersebut, seseorang harus mengamalkan   sejumlah nilai-nilai  penunjang: tertib (tertib/patuh pada peraturan), setie (komitmen), semayang-gemasih (simpatik), mutentu (profesional), amanah (integritas), genap-mupakat (demokratis), alang-tulung (empatik).  Inilah, inti kearifan lokal yang menjadikan suku Gayo lebih kuat dalam menghadapi musibah. 

Penutup

Harus disadari, kemampuan/kesiap-siagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas pada pelayanan korban akibat bencana.  Pelayanan yang diberikan lebih terkonsentrasi pada pelayanan yang bersifat emergensi respons (darurat), yakni penyelamatan dan pemulihan (recovery). Sedangkan pelayanan yang bersifat pengembangan yakni untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat relatif masih kurang.  Di seluruh desa perlu ada penyuluhan dan bimbingan menghadapi bencana.  

Bantuan hanya stimulus dalam masa  tanggapdarurat dengan kondisi yang sangat sulit. Kearifan lokal sesungguhnya adalah modal yang besar untuk menjadikan masyarakat mandiri dan kuat.  Dalam masa tanggap darurat, baik katagori provinsi atau nasional, tim posko yang dibentuk seharusnya melakukan distribusi bantuan secara adil dan merata. Namun, bila bantuan tidak juga sampai jJangan menangis. Ayo, Gayo, Bangkit !

Penulis :  

Wakil Ketua BPC Perhumas Medan,

Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumut

Belajar dari Gempa Gayo

Oleh : Syaiful Hadi J.L 

Gempa 6,2 skala richter pada Selasa siang (14.47 wib) memorakporandakan Gayo (Aceh Tengah dan Bener Meriah). Dua kabupaten yang berada persis dibawah Gunung (Burni) Telong itu pun berduka. Informasi musibah mengalir dengan cepat melalui berbagai media komunikasi, seperti RAPI, BBM, Facebook sampai mediaonline. Bencana apa pun namanya selalu melahirkan duka dan kepedihan. Tak terkecuali Gayo, yang kali ini mendapat cobaan berat.

 Kenapa gempa terjadi ? ada dua informasi yang diterima, yakni aktifitas gunung (berapi) Burni Telong atau aktifitas patahan lempeng semangko ? Tapi apapun ceritanya, masyarakat di dua kabupaten itu shock dan panik. Beredar isu, gunung berapi Burni Telong akan meletus. Berbagai tanda ( kata isu tadi ) air panas yang bersumber dari gunung berapi menjadi tidak panas lagi, air sungai muncrat dan meluap. Akibatnya, penduduk pun eksodus untuk mencari tempat perlindungan yang aman . Ribuan penduduk Aceh Tengah dan Bener Meriah, mengungsi dilapangan terbuka dengan tenda sekedarnya. Sementara itu informasi lainnya, adalah terjadinya pergeseran patahan Sumatera atau Semangko belum sampai kepada masyarakat di sana. Kekuatiran gunung akan meletus itulah yang menjadikan sebab kekalutan sepanjang malam. Patahan Semangko Gempa Gayo 6,2 Skala Richter (SR) yang berpusat di 35 km dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dengan kedalaman 10 km oleh analisa pakar kegempaan terjadi karena pergeseran Patahan Sumatera atau Semangko. 

Pakar gempa LIPI Dr Danny Hilman Natawidjaja mengatakan ada 2 patahan besar yang sejajar memanjang di Pulau Sumatera. Patahan pertama adalah Zona Subduksi yang memanjang di laut Samudera Hindia sepanjang bagian barat Sumatera. Pergeseran Zona Subduksi ini yang menyebabkan gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Patahan kedua adalah Patahan Sumatera atau Semangko yang memanjang di tengah daratan Sumatera. Dari informasi bahwa pusat gempa 6,2 SR berada di daratan sekitar Bener Meriah dan Aceh Tengah. Oleh Danny menduga kemungkinan besar hal itu karena pergeseran Patahan Sumatera ini. “Yang jelas secara umum gempa itu bukan hal yang istimewa. Di situ sudah ratusan tahun nggak ada gempa besar, skala gempanya sekitar 6 SR. Apakah memang tipikalnya begitu atau energinya belum keluar ya belum tahu,” kata Danny yang meneliti mengenai Patahan Sumatera dan Zona Subduksi ini. Yang dimaksud gempa besar adalah 6,5 – 8 SR ke atas, sedangkan yang terjadi di Gayo hari ini adalah gempa sedang yang kisarannya 5-6,5 SR. Lebih dari 8 SR maka digolongkan gempa sangat besar. Memahami patahan Semangko adalah memahami gugusan Bukit Barisan. 

Patahan Semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah membentuk Pegunungan Barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan Semangko berusia relatif muda dan paling mudah terlihat di daerah Ngarai Sianok dan Lembah Anai di dekat Kota Bukittinggi. Patahan ini merupakan patahan geser, seperti patahan San Andreas di California. Burni Telong Di atas patahan Sumatera atau Semangko itu, salah satunya ada Gunung Berni Burni Telong. Gunung ini masih aktif. Menjadi pemandangan indah, saat cuaca bening. Pemandangan menjadi semakin indah pabila saat kita menyeruput kopi, gunung ini layaknya kanvas dengan lukisan natural yang indah. 

 Dibalik keindahan Burni Telong, sesungguhnya menyimpan amuk yang kuat. Karena Burni Telong adalah gunung berapi aktif . Persisnya terletak di Kabupaten Bener Meriah 17 KM dari Kota Takengon, Aceh Tengah. Ketinggian 2624 M diatas permukaan laut dengan jumlah kawah 5 buah yaitu kawah A, B, C, d dan E. Gunung Burni Telong termasuk dalam tipe gunung berapi strato. Puncak Gunung Burni Telong dapat dicapai dari dua arah yaitu dari lereng tenggara melalui kampung Sentral dan dari lereng barat daya melalui Bandar Lampahan. Umumnya para pendaki melakukan pendakian melalui lereng barat daya, dari desa Bandar Lampahan. Dibutuhkan waktu sekitar 3 - 4 jam untuk mencapai puncak gunung Burni Telong. 

Gunung berapi ini pernah mengeluarkan amuk yang dahsat. Berdasarkan data yang ada, gunung Burni Telong pernah meningkat kegiatannya atau meletus pada : * 1837 Akhir September terjadi beberapa letusan dan gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan (Wichmann, 1904). Neuman van Padang (1951) menganggap sebagai letusan normal kawah pusat. * 1839 Wichmann (1904), letusan terjadi tanggal 12/13 Januari dengan abu letusan mencapai pulau Weh (Sabang) * 1856 14 April , letusan dari kawah pusat (Neuman van Padang , 1951) material yang dimuntahkannya berupa abu dan batu. * 1919 Neuman van Padang (1951) menulis bahwa di bulan Desember terjadi letusan normal dari kawah pusat. * 1924 7 Desember, Nampak 5 buah tiang asap tanpa diikuti suatu letusan (Neuman van Padang ,1951) Artinya sejak tahun 1924, gunung ini ”jinak” dan tidak menunjukkan amuk yang menakutkan. 

Namun demikian, setiap kali kawah gunung itu tampak memunculkan bara kemerahan, rasa kuatir pun tak terelakkan. Namun demikian, gempa bumi yang terjadi, Selasa sore (2/7) bukan sebagai akibat dari aktifitas Burni Telong, melainkan aktifitas patahan lempeng Sumatera. Belajar Mari belajar dari musibah gempa 6,2 SR. Gempa dengan daya guncang sedang ini sudah memorakporandakan banyak kawasan. 

Bisa dibayangkan, seandainya, kekuatannya mencapai 6,5 SR atau lebih. Musibah besar bisa terjadi. Mari belajar, untuk mengantisipasi kemungkinan terjelek yang bisa saja terjadi. Seharusnyalah sudah dilakukan evaluasi dan analisis kemungkinan dampak terjelek. Selanjutnya, tim penanggulangan bencana (BNPB) sudah harus melakukan simulasi-simulasi untuk dapat memperkuat kemampuan tanggap darutatnya. Terlebih lagi, penduduk di dua kabupaten itu, bermukin pada kemiringan yang kritis. Hutan yang rusak dan lahan yang semakin kritis, menjadi kawasan ini sangat rentan terhadap longsor. Bila gempa terjadi dalam skala yang lebih besar dan berulang maka longsor akan menutup banyak kawasan dan itu artinya, kawasan ini akan terisolasi. Penguatan peran BNPB sudah harus disingkronkan dengan ketersediaan infrastruktur lainnya, seperti puskesmas, depot logistik, penguatan relawan bencana, dlsb. Yang lebih penting dari itu adalah, kesiapan penduduk Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam menghadapi gempa itu sendiri. Kemandirian mereka dalam menghadapi musibah ini haruslah diperkuat. Mari belajar dari Gempa Gayo...  

Penulis: Dewan Redaksi LiputanBisnis, 
Wakil Ketua BPC Perhumas Medan, 
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumut.

Gayo Jangan Menangis, Ayo Bangkit

Gayo Jangan Menangis, Ayo Bangkit !

Oleh : Syaiful Hadi J.L

Engon ko so tanoh Gayo 
Si megah mu reta dele 
Rum batang uyem si ijo kupi bako e 
Pengen ko tuk ni korek so Uwet mi ko tanoh Gayo
Seselen pumu ni baju netah dirimu 
Nti daten bur kelieten Mongot pude deru 
Oya le rahmat ni Tuhen ken ko bewenmu 

Lirik lagi Tawar Sedenge – AR Moese)

Penggalan lirik lagu “ Tawar Sedenge “ karya AR. Moese tadi membangkitkan kenangan Gayo yang damai. Ketika penulis melakukan perjalanan ke tanoh Gayo, Jumat dan Sabu (5-6/7) kemarin, air mata menitik dalam duka yang dalam. Sepanjang perjalanan, hati ini beristighfar atas cobaan yang diberikan Allah kepada rakyat Gayo. Musibah gempa yang terjadi pada Selasa lalu (2/7) siang hari dengan kekuatan gempa sedang, 6,2 SR, telah memorakporandakan kawasan itu. Pedalaman Aceh Tengah dan Bener Meriah hancur. Inilah duka yang teramat dalam “negeri di atas awan”. Dzikir dan istighfar, hanyalah untuk menguatkan hati atas semua cobaan. Tapi sesungguhnya, kita tidak boleh meratap berkepanjangan. Mari singsingkan lengan. Mari membantu, buka menonton. Tak banyak, ya berapa yang bisa diberi. Semoga semua uluran tangan itu dapat mengakhiri derita mereka. GAYO, AYO BANGKIT ! Gayo, Ayo Bangkit. Spirit ini harus dibangun. 

Karena tangis dan keluhkesah tidak bias menyelesaikan masalah. Menunggu bantuan mengalir dan kunjungan pejabat hanyalah mimpi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Semua warga yang sedanag ‘sakit’ harus dimobilisasi untuk mampu menyelesaikan masalah secepatnya. Ada 46 titik lokasi pengungsian di Aceh Tengah dengan jumlah pengungsi sebanyak 19.870 jiwa. Desa Buter, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, misalnya adalah salah satu desa yang masih belum terjamah bantuan. Derita mereka seakan tidak mendapat perhatian. Relawan datang dan memberikan bantuan serta motivasi agar masyarakat Desa Buter tidak terus menangis berkepanjangan. Ayo bangkit !! Bangun kembali jaringan air bersih. Tata kembali pemukiman. Tak usah bermimpi bantuan dari Posko yang tidak jelas peruntukannya. 

Semangat warga Desa Buter yang ingin mendorong ke-arifan lokal-nya perlu mendapat respon dari banyak pihak. Tentu saja, bukan hanya desa Buter, tapi ada 251 desa dari 352 desa yang ada di Aceh Tengah adalah desa korban Gempa. Memang, dukungan berbagai pihak sudah mengalir. Banyak institusi, mulai dari institusi pemerintahan, swasta, ormas yang turun tangan memberikan bantuan. Mulai dari tenda, selimut, makanan, obat-obatan tanpak melintas ruas jalan Biruen – Takengon. Truck dan Pick-up dengan tulisan “Peduli Gempa Gayo” mengalir tiada henti. Tapi masih terdengar keluh dan kesah, karena merasa bantuan itu lambat atau bahkan tidak sampai. Ada kesal karena pemerintah pusat dan provinsi seakan kurang peduli dan hanya menjadikan musibah Gemp-a Gayo berstatus: musibah provinsi, bukan musibah nasional. Upatan pun menjadi bahasan banyak orang di sana. 

 Sesungguhnya, itulah masalah yang dihadapi disetiap kali musibah terjadi. Bukan pemerintah tidak peduli. Tapi memang semuanya tidak siap untuk derita seberat ini. BNBP telah berbuat. Tapi, badan yang menjadi pengendali tanggap darurat yang sesungguhnya sudah terlatih pun masih (selalu) gagap setiap kali musibah seperti ini terjadi. Seperti benang kusut, mulai dari mana dahulu. Diselesaikan di ujung yang satu di ujung yang lain teriak seakan tidak diperhatikan. Rakyat berharap semuanya bisa instan. Tapi sumber daya yang siap tidak mampu untuk menyelesaikannya sekaligus. Musibah Gempa Gayo kini sudah melibatkan banyak unsur. Relawan pun sudah hadir di sana. Bahkan ada tenaga medis yang secara pribadi hadir dan memberikan bantuan ditengah keterbatasan pelayanan kesehatan pemerintah. Keluarga yang selamat, kini berdatangan menjenguk keluarganya yang tertimpa musibah dengan membawa apa yang bisa mereka bantu. 

Kekerabatan di Gayo yang demikian kuat diharapkan dapat memobilisasi spirit untuk mengatasi derita yang masih (akan) berkepanjangan. BENCANA PROVINSI Beberapa waktu setelah musibah gempa Gayo terekspose besar-besaran di media, pemerintah pusat menyampaikian ucapan rasaduka yang dalam atas musibah itu dan memberikan instruksi kepada BNBP untuk membantu Gayo. Pemerintah pusat, seperti penjelasan Kepala Biro Humas Setda Aceh Nurdin F Joes bahwa gempa Gayo sudah ditetapkan sebagai darurat bencana provinsi. Kata Nurdin, penetapan itu mengutip pernyataan kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Jarwansyah, Rabu 3 Juli 2013 "Bencana Gayo sudah berkategori darurat provinsi karena berdampak luas. Kini BPBA membuat kajian khusus untuk ditetapkan melalui 

Keputusan Gubernur bahwa bencana itu bercakupan darurat provinsi," ujarnya. Darurat bencana provinsi, kata Nurdin, ditetapkan selama empat belas hari sejak 3 Juli 2014 sampai 17 Juli 2014. Selama darurat bencana itu, Gubernur berharap agar seluruh SKPA dan dinas terkait dapat melakukan pemulihan pascabencana, mulai dari proses rekonstruksi maupun rehabilitasi. Jajaran SKPA diinstruksikan harus mengambil peran menangani berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat, baik dalam hal penangan korban jiwa maupun lainnya. Penanganan harus sempurna sejak dari darurat bencana sampai masa rehabilitasi untuk mengantarkan kondisi yang betul-betul normal bagi masyarakat Gayo yang terkena dampak gempa," katanya Penetapan daerah bencana katagori provinsi inilah yang menjadi pergunjingan masyarakat di Gayo. Musibah separah ini hanya katagori provinsi ? Begitu keluh mereka. Upatan pun dialamatkan kepada presiden. “ Terlalu dan tidak sensitive “ demikian penilaian warga di sana kepada pak Beye. 

Masyarakat Gayo berharap, presiden menjadikan musibah Gayo sebagai katagori : nasional, bukan provinsi. Karena sesungguhnya penetapan katagori itu sangat menentukan arah penanganan bencana selanjutnya. Untuk katagorin provinsi, maka peran pemerintah pusat hanyalah partisipatif. Maka akan beda bila katagornya dinaikkan menjadi katagori : nasional. Namun, ditengah pergunjingan dalam keluh dan kesah mereka, terpublis kemudian hasil video conference antara Presiden dengan Pangdam Iskandar Muda, Bupati Bener Meriah dan Aceh Tengah tentang rencana kunjungan Presiden untuk melihat bencana Gempa Gayo, Senin (8/7). SBY memutuskan untuk berkunjung setelah mendapatkan laporan dari jajarannya dari lokasi. 

Kenapa pak Beye tiba-tiba memutuskan datang ? Setelah mendapatkan informasi begitu parahnya kerusakan yang terjadi kah ? Sepertinya begitu. Informasi awal yang sampai, menduga bencana Gempa Gayo adalah gempa biasa dan tidak berakhir terlalu parah. Namun setelah mendapatkan laporan detail kemudian presiden memutuskan untuk datang. Adakah status derurat bencana mengubah katagori provinsi menjadi nasional. Mengdengar keputusan presiden akan datang ke Gayo, warga dilokasi bencana menyampaikan rasa syukur kalau kebijakan pak Beye berubah dan memutuskan untuk datang melihat lokasi bencana. Kebijakan itulah yang diharapkan masyarakat di sana. Karena sesungguhnya, kerusakan infrastruktur yang demikian besar akan sulit untuk dapat diselesaikan dengan katagori : provinsi 

 KEARIFAN LOKAL 

 Dari pejalanan selama dua hari diloksi bencana Gempa Gayo itu, dipastikan bahwa penanganan korban bencana alam telah menjadi isu dan gerakan global yang bersifat humanity. Dana dan tenaga yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana sangat besar namun permasalahan yang tersisa masih sangat besar. Kondisi ini menunjukkan suatu realitas, adanya keterbatasan pemerintah dalam pelayanan & ketidak-berdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini maka, kearifan lokal yang ada di masing-masing lokasi harus diberdayakan. Sebagai langkah awal dalam membangun kesiap-siagan (keberdayaan masyarakat), persoalan yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat dan bagaimana karakteristik bencana yang terjadi sehingga hal penting yang menjadi perhatian serius adalah : (1) Kesiap-siagaan masarakat dalam menghadapi bencana selama tidak terjadi bencana (pra bencana), (2) Kesiap-siagaan dalam penyelamatan (ketika bencana alam itu terjadi) dan (3) Kesiap-siagaan dalam proses pemulihan kondisi lingkungan. 

 Harus disadari, kemampuan/kesiap-siagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana masih relatif terbatas pada pelayanan korban akibat bencana. Pelayanan yang diberikan lebih terkonsentrasi pada pelayanan yang bersifat emergensi respons (darurat), yakni penyelamatan dan pemulihan (recovery). Sedangkan pelayanan yang bersifat pengembangan yakni untuk membangun kesiapsiagaan dan mitigasi masyarakat relatif masih kurang. Di seluruh desa perlu ada penyuluhan dan bimbingan menghadapi bencana. 

 PENUTUP 

 Bantuan hanya stimulus dalam masa tanggapdarurat dengan kondisi yang sangat sulit. Kearifan Lokal sesungguhnya adalah modal yang besar untuk menjadikan masyarakat mandiri dan kuat. Dalam masa tanggap darurat, baik katagori provinsi atau nasional, tim Posko yang dibentuk seharusnya melakukan distribusi bantuan secara adil dan merata. Namun, bila bantuan tidak juga sampai jJangan menangis. Ayo, Gayo, Bangkit ! 

 Penulis : Ketua Majelis Pustaka & Informasi Muhammadiyah Sumatera Utara 
 dan Wakil Ketua BPC Perhumas Medan

INDONESIA WIFI DI DI KILOMETER NOL SABANG

Oleh : Syaiful Hadi JL


SABANG punya daya tarik tersendiri. Lagu dari ‘Sabang sampai Merauke’ menjadikan dua kota ini sangat dikenal anak didik. Sabang, nama satu kota digugusan Bukit Barisan. Kota ini berada di Pulau Weh, salah satu pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan negara lain. Memang digugusan pulau Weh ini masih ada satu pulau terdepan, yakni Pulau Rondo. Pulau Weh dan Pulau Rondo mendapat ‘pengawalan’ khusus TNI dengan menempatkan pasukannya di sana.

Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang berada pada 95°13'02"-95°22'36" BT, dan 05°46'28"-05°54'-28" LU, merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Di Pulau Weh (Sabang) dan Pulau Rondo inilah Telkom menggelar infrastruktur ICT – Information, Communication and Technology – atau popular juga sebagai TIK – Teleknologi, Informasi dan Komunikasi – Di Pulau Rodo, misalnya, Telkom menggelar jaringan internet agar TNI – AL yang bertugas di sana memiliki akses internet untuk berkomunikasi. 

Di Pulau Weh, persisnya di kilometer NOL, Telkom kembali menggelar akses internet dengan memasang di akses point Indonesia WiFi ( WiFi.id) dikawasan tugu yang lokasinya persis ditepi laut yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Kehadiran Indonesia WiFi di berbagai lokasi public lainnya di pulau paling barat Indonesia tentu saja melengkapi infrastruktur kota yang sudah ada. Kini infrastruktur ICT yang digelar Telkom menjadi infrastruktur pelengkap bagi kota dan kabupaten. Infrastruktur apapun yang dibangun tidak akan lengkap tanpa kehadiran ICT. Karena kehadiran ICT mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan wewenang penuh dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50. Semua aset pelabuhan Sabang Maatschaappij dibeli Pemerintah Indonesia. 

Kemudian pada tahun 1965 dibentuk pemerintahan Kotapraja Sabang berdasarkan UU No 10/1965 dan dirintisnya gagasan awal untuk membuka kembali sebagai Pelabuhan Bebas dan Kawasan Perdagangan Bebas. Gagasan itu kemudian diwujudkan dan diperkuat dengan terbitnya UU No 3/1970 tentang Perdagangan Bebas Sabang dan UU No 4/1970 tentang ditetapkannya Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU No 10/1985. Baru kemudian pada tahun 1993 dibentuk Kerja Sama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang membuat Sabang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi di kawasan Asia Selatan. Tahun 2000 terjadi Pencanangan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid dengan diterbitkannya Inpres No. 2 tahun 2000 pada tanggal 22 Januari 2000. 

Dan kemudian diterbitkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2000 tanggal 1 September 2000 selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Di Pulau Weh (Sabang) dan Pulau Rondo inilah Telkom menggelar infrastruktur ICT – Information, Communication and Technology – atau popular juga sebagai TIK – Teleknologi, Informasi dan Komunikasi – Di Pulau Rodo, misalnya, Telkom menggelar jaringan internet agar TNI – AL yang bertugas di sana memiliki akses internet untuk berkomunikasi. Di Pulau Weh, persisnya di kilometer NOL, Telkom kembali menggelar akses internet dengan memasang di akses point Indonesia WiFi ( WiFi.id) dikawasan tugu yang lokasinya persis ditepi laut yang berbatasan dengan Samudera Hindia. 

Pengembangan Indonesia WiFi tidak terlepas dari visi Telkom untuk mendekatkan akses internet kepada seluruh warga negara. Telkom terus melakukan reformasi infrastruktur telekomunikasi dengan membangun jaringan ICT Nasional berbasis optical network platform. Konsep tersebut menjadi lebih mutakhir dengan dicanangkannya Indonesia Digital Network (IDN) sebagai visi infrastruktur Telkom seiring dengan transformasi portofolio bisnis Telkom menuju industri TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Services). IDN merupakan visi pengembangan infrastruktur true broadband Telkom secara end to end(user terminal, akses, transport dan service) yang akan dicapai melalui pembangunan tiga infrastruktur utama, yakni ID Access, ID Ring dan ID Convergence. Kemudahan mengakses informasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Telkom terpanggil untuk proaktif menjadi terdepan dalam melayani Digital Society dan Digital Ecosystem di Indonesia yang tumbuh pesat sejalan dengantrend global.

Tulang Punggung 

Salah satu tulang punggung dari pengembangan industri ICT nasional, PT. Telekomunikasi, Tbk. Adalah BUMN ‘merah putih’ tetap menjadi andalan pemerintah untuk dapat melakukan berbagai inovasi dalam mendorong pertumbuhan ICT. Bagi Telkom, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi inisiatif untuk melakukan investasi pada jaringan broadband. Hal ini dikenal dengan nama Visi Nusantara 21 dengan didasari pada optical network platform. 

 Pembangunan Nusantara Super Highway dibagi ke dalam enam Ring. Yakni Ring Sumatera sepanjang 9.981 km, terbentang dari kota Banda Aceh hingga kota Bandarlampung; Ring Jawa sepanjang 11.524 km, terbentang dari kota Merak hingga kota Banyuwangi; Ring Kalimantan sepanjang 6.664 km, terbentang dari kota Pontianak hingga Tarakan; Ring Sulawesi dan Maluku Utara sepanjang 7.233 km, terbentang dari kota Makasar, Manado, Ternate hingga Sanana; Ring Bali dan Nusa Tenggara sepanjang 3.444 km, terbentang dari kota Denpasar, Mataram, Kupang hingga Atambua; Ring Kepulauan Maluku dan Papua sepanjang 8.254 km, terbentang dari kota Ambon, Fak-Fak, Sorong, Manokwari hingga Jayapura dan Merauke. 

Selain menyediakan komunikasi yang lebih efektif, backbone Nusantara Super Highway akan berperan besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat memenuhi meaningfull supply dalam memasuki era ekonomi jaringan digital. 

 Penutup 

 Kehadiran Indonesia WiFi di Kilometer Nol Indonesia yang seremoninya dilakukan oleh Walikota Sabang Zulkifli H. Adam dan EGM Telkom Wilayah Barat, Tri Djatmiko, Senin (13/5), tentu saja menjadi simbolisasi pembangunan satu juta akses point Indonesia WiFi di seluruh Indonesia. Ibarat matarantai yang tidak putus maka pembangunan akses internet di Kilometer Nol ( kawasan barat Indonesia) menjadi sangat berarti untuk menuntaskan pembangunan akses internet di kawasan timur Indoensia, yakni Merauke. Jayalah Indonesia !!  

Penulis, Syaiful Hadi JL 
Wakil Ketua BPC Perhumas Medan 
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sumut

MP3EI dan Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Nasional

Oleh : Syaiful Hadi JL

Video Conference antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan empat gubernur se-Indonesia dan salah satunya antara Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujonugroho dari Jakarta Convention Center dengan Sei Mangke, Sumatera Utara, Jumat (27/5) lalu menandai dimulainya program pembangunan jangka panjang pemerintah yang disebut dengan MP3EI (Masterplan Percepatan Pembanguan Ekonomi Indonesia).

MP3EI juga menandai dimulai pembangunan 17 proyek besar di enam koridor pembangunan. Salah satu koridornya adalah Pulau Sumatra yang memiliki 10 provinsi. Tentu saja, Sumatra dengan segala potensi yang dimiliki menjadi kekuatan ekonomi terbesar diluar Jawa. Mampukan program MP3EI ini menjadi motor percepatan dan penyelarasan pembangunan Indonesia, seperti harapan presiden ? Banyak pihak yang menyebut program MP3EI ini belum teruji dan dikuatirkan hanya ‘kertas kosong’ apalagi tidak ada jaminan akan mampu berkelanjutan hingga tahun 2025 seperti yang dicanangkan.

Menjadi kertas kosong atau tidak MP3EI pantas diberi apresiasi guna menjadikan rencana pembangunan di enam koridor itu sebagai sebuah energi bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur Telekomunikasi

Laporan Video Conference oleh empat gubernur dari empat lokasi (Timika, Matram, Cilegon dan Sei Mangke) menjelaskan berbagai program pembangunan infrastruktur telekomuniaksi yang segera akan digelar. Tentu saja gelaran infrastruktur telekomunikasi oleh BUMN "Merah Putih" seperti PT. Telekomunikasi Indonesia., Tbk itu menjadi perekat yang kuat untuk menjadikan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh.

PT. Telkom dengan "Telkom True Broadband Access" yang dikembangkan memang diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan Enam Koridor Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah, khususnya membantu pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor ekonomi.

Dengan infrastruktur telekomunikasi yang berkemampuan true broadband, yakni akses yang menghubungkan rumah-rumah pelanggan (home pass) dengan content provider yang berkecepatan 20 Mbps dan 100 Mbps akan memperkuat konektivitas nasional yang meliputi konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi, antar koridor ekonomi (antar pulau) dan internasional, antara lain untuk membuka pintu perdagangan dan wisatawan.

Telkom True Broadband Access dijadualkan diselesaikan selama 2011-2015 dan saat ini sudah mulai dikerjakan. Road map tersebut mengacu kepada "Enam Koridor Ekonomi" yang telah ditetapkan Pemerintah, yakni Koridor Ekonomi 1 Sumatera, Koridor Ekonomi 2 Jawa, Koridor Ekonomi 3 Kalimantan, Koridor Ekonomi 4 Sulawesi dan Maluku Utara, Koridor Ekonomi 5 Bali dan Nusa Tenggara serta Koridor Ekonomi 6 Papua dan Maluku.

Hingga 2015 Telkom secara bertahap akan menggelar infrastruktur true broadband, setidaknya meliputi 497 kota/kabupaten dengan target mencapai 13 juta homepass dengan investasi sekitar Rp 21,198 triliun dengan menggunakan dana internal Telkom. Tentu saja penggelaran infrastruktur tersebut sangat tepat karena sesuai dengan lifestyle yang berkembang serta untuk meningkatkan daya saing wilayah-wilayah yang selama ini kurang berkembang karena hambatan infrastruktur telekomunikasi.

National Telkom True Broadband Access

Salah satu pemanfaatan infrastruktur true broadband access, antara lain pembangunan National e-Health Ecosystem sebagai media transaksi berbasis teknologi informasi dan komunikasi bagi para pelaku kesehatan di mana pun berada, baik manfaat untuk pemerintah, masyarakat, rumah sakit, farmasi dan lain-lain. Telkom True Broadband Access juga diharapkan dapat menumbuhkan Usaha Kecil Menengah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat dengan memanfaatkan infrastruktur true broadband yang menjangkau seluruh Nusantara.

Pengembangan true broadband tidak terlepas dari kebutuhan akan layanan akses pita lebar yang terus meningkat dari semula kebutuhan coverage menjadi kebutuhan bandwidth dan kemudian menjadi kebutuhan keduanya. Sebagai TIME (Telecommunication, Information, Media dan Edutainment) enabler, infrastruktur Telkom terus disiapkan untuk mampu melayani kebutuhan dimaksud.

Kebijakan transformasi Telkom menjadi TIME Company perlu didukung transformasi infrastruktur dan sistem, termasuk di sisi jaringan akses. Telkom saat ini sedang mengembangkan akses pita lebar dengan tiga segmen sasaran, yaitu: Broadband for Home Digital Environment, Broadband for Enterprise and Government dan Broadband Anywhere.
Konsep True Broadband sendiri meliputi: digital home communication, digital home office, digital entertainment dan digital surveillance & security. Semua ini merupakan komitmen Telkom untuk mendukung kesuksesan pembangunan nasional melalui pembentukan masyarakat informasi yang cerdas.

Pembangunan Infrastruktur telekomunikasi oleh PT Telkom dengan menggelontorkan Capex Rp 21,198 triliun ( dengan menggunakan modal sendiri) tentu saja menjadi saalah satu energi yang besar bagi program MP3EI. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di enam koridor dari barat hingga timur Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan diberbagai sektor pembangunan lainnya.*** (Harian Analisa, Selasa 14 Juni 2011)

Penulis adalah Wakil Ketua BPC Perhumas Medan